Teaching Myself

https://www.youtube.com/watch?v=ymTwVM9Tiac

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ICGZ8RwNYQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=fjVESYU0iH8

https://www.youtube.com/watch?v=9qyp8pIFgJs

https://www.youtube.com/watch?v=LHAjaDPj7x4

https://www.youtube.com/watch?v=KIGwvc328OQ

https://kodingka.kemendikdasmen.go.id/pembelajaran/

https://kodingka.kemendikdasmen.go.id/dokumen/

Koding, Kecerdasan Artifisial dalam Konteks Deep Learning

SUYANTO
Ketua Dewan Pendidikan Nasional, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencanangkan dua program nasional penting yang bersamaan: Pembelajaran Mendalam (PM) dan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA). Di banyak sekolah, keduanya kemudian dipahami sebagai dua program yang sederajat. Guru mengikuti pelatihan PM pada satu kesempatan dan KKA pada kesempatan lain. Sekolah kemudian menunjuk penanggung jawab, lalu melaporkannya melalui jalur yang berbeda sehingga seolah-olah keduanya berjalan bersama, tetapi setelah itu saling terpisah.

Inilah miskonsepsi yang harus segera diluruskan. PM dan KKA memang sama-sama mendukung transformasi pembelajaran, tetapi keduanya memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda. KKA menjawab pertanyaan tentang yang dipelajari murid dalam menghadapi dunia digital, terutama menjawab bagaimana proses belajar harus berlangsung agar pengetahuan, keterampilan, karakter, dan tanggung jawab murid terbentuk secara utuh. Sementara itu, PM bukan pesaing ataupun pengganti KKA. PM merupakan payung pedagogis yang menaungi pembelajaran KKA.

KEMAMPUAN BERPIKIR

Secara kebijakan, KKA dikembangkan sebagai mata pelajaran pilihan, kegiatan ekstrakurikuler, sejak kelas 5 SD sampai kelas 12 SMA, atau dapat dijadikan materi yang dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain sesuai kesiapan sekolah.

Adapun PM bukan tambahan jam pelajaran dan bukan mata pelajaran baru tersendiri. PM bekerja di dalam proses pembelajaran mata pelajaran apa pun di sekolah. Perbedaan ini penting untuk diketahui guru dan kepala sekolah karena kesalahan memahami keduanya akan berakibat pada pelaksanaan di sekolah.

KKA diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasional, menganalisis data, algoritma, pemrograman, literasi digital, dan etika kecerdasan artifisial. Pembelajarannya juga tidak dimaksudkan semata-mata untuk penggunaan teknologi, tetapi demi membangun kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara kontekstual.

Namun, tujuan tersebut tidak akan tercapai hanya dengan menyediakan komputer, mengenalkan aplikasi, atau mengajarkan bahasa pemrograman. Murid mungkin mampu menyusun kode yang berjalan, tetapi belum tentu mampu memahami masalah yang diselesaikan, memilih solusi, manfaat produknya, ataupun risiko sosial dan etikanya.

BERKESADARAN, BERMAKNA, DAN MENGGEMBIRAKAN

Tanpa PM, pembelajaran KKA mudah terjebak dalam teknosentrisme: teknologi ditempatkan sebagai tujuan, bukan alat untuk menginspirasi, memudahkan, dan memberdayakan murid secara bermartabat.

Keberhasilan lalu diukur dari berfungsinya aplikasi, kecanggihan produk, atau banyaknya perintah yang mampu diberikan kepada mesin. Padahal, produk digital yang berfungsi belum tentu bermanfaat, algoritma yang efisien belum tentu adil, dan jawaban yang dihasilkan kecerdasan artifisial belum tentu benar. Sekolah dapat melahirkan pengguna teknologi yang cekatan, tetapi pasif secara intelektual dan lemah secara moral.

PM mencegah reduksi tersebut melalui prinsip belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Berkesadaran berarti murid mengetahui tujuan belajarnya, memahami proses berpikirnya, dan menyadari tanggung jawab penggunaan teknologi digital. Dalam pembelajaran kecerdasan artifisial, murid tidak cukup bertanya, “Bagaimana menghasilkan jawaban?”

Mereka juga perlu bertanya, “Dari mana datanya, apakah jawabannya dapat dipercaya, siapa yang mungkin dirugikan, dan keputusan apa yang tidak seharusnya diserahkan kepada mesin?”

Bermakna berarti konsep KKA dihubungkan dengan persoalan nyata. Murid dapat menggunakan pemikiran komputasional untuk merancang pengelolaan sampah sekolah, memetakan kebutuhan perpustakaan, membantu proyek pendukung lokal, atau mengidentifikasi informasi palsu.

Dengan demikian, koding tidak berhenti sebagai latihan sintaksis. Ia harus menjadi alat untuk memahami realitas, memperkaya kreativitas, dan menghasilkan solusi yang berguna.

Menggembirakan bukan berarti pembelajaran harus selalu berupa permainan atau kuis. Kegembiraan lahir ketika murid merasa tertarik mencoba, berani melakukan kesalahan, memperbaiki hasil yang kurang akal, bekerja sama, dan menemukan jalan keluar setelah mengalami kegagalan.

Kesalahan kode bahkan bukan buah untuk mempermalukan murid, melainkan pintu masuk bagi penalaran, umpan balik, dan perbaikan.

Pengalaman belajar PM — memahami, mengaplikasi, dan merefleksi — juga harus tampak dalam KKA. Murid memahami konsep dan mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah, kemudian merefleksikan proses, kualitas hasil, keakuratan data, keberpihakan, bias, orisinalitas, hak cipta, serta dampak sosialnya.

Penilaian tidak boleh hanya memeriksa apakah program dapat dijalankan. Guru perlu menilai argumentasi, strategi pemecahan masalah, kolaborasi, kreativitas, kemampuan memperbaiki kesalahan, dan pertimbangan etik.

KOMPETENSI TEKNIS DAN PEDAGOGIS

Kepala sekolah, oleh karena itu, tidak boleh melihat PM dan KKA sebagai dua proyek administratif yang terpisah. Keduanya harus dipertemukan dalam praktik pembelajaran.

Pelatihan guru, supervisi akademik, komunitas belajar, dan penyediaan perangkat harus mendukung kompetensi teknis sekaligus kompetensi pedagogis.

Pertanyaannya bukan hanya apakah guru mampu mengajarkan KKA, tetapi apakah guru mampu mengajarkannya secara bermakna, mendalam, dan bertanggung jawab.

KKA tanpa PM berisiko menjadi sekadar latihan teknis yang dangkal. PM tanpa KKA dapat kehilangan konteks untuk mengembangkan kemampuan murid menghadapi dunia digital yang semakin kompleks.

Keduanya harus dipadukan: KKA memberi konteks dan kompetensi teknologi, sedangkan PM memberi kedalaman pedagogis, kesadaran, makna, refleksi, dan tanggung jawab.

Dengan pendekatan yang tepat, pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial tidak hanya menghasilkan murid yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga murid yang mampu berpikir kritis, kreatif, reflektif, etis, dan bertanggung jawab.

Studio Guru dan Masa Depan Pendidikan Digital

 

https://www.youtube.com/watch?v=KRo16fY5QZ4&list=PLKnB100k_YZlj2hpLfOGGU0QigpBJDmaB

https://byjus.com/

https://koranindopos.com/studio-guru-dan-masa-depan-pendidikan-digital/

Studio Guru dan Masa Depan Pendidikan Digital

Penulis:

Muhammad Muchlas Rowi

Staf Khusus Mendikdasmen

 Anak-anak zaman sekarang betah menatap layar gawai berjam-jam untuk menonton konten kesukaan mereka tanpa berkedip. Jemari mereka menari lincah, menyerap miliaran piksel warna, animasi, dan narasi cepat. Stimulus tanpa henti ini lantas membanjiri ruang kognitif mereka dengan kesenangan instan akibat pembajakan dopamin (dopamine hijacking) melalui algoritma variable reward.

Namun, anak-anak yang sama bisa langsung mengantuk, jenuh, dan kehilangan fokus hanya dalam tiga menit pertama saat dipaksa menonton video pembelajaran formal di platform digital pendidikan. Kontras yang ironis ini menyiratkan satu kebenaran pahit: digitalisasi pendidikan kita selama ini tenyata baru menyentuh kulit luar berupa pemindahan medium (digitalisasi fisik).

Kita belum berhasil mengemas materi akademis yang kaku menjadi seinteraktif, seadaptif, dan sekejut algoritma media sosial. Akibatnya, kita gagal memenangkan perang kognitif melawan serangan konten pendek media sosial yang memicu turunnya konsentrasi (Declining Attention Span) dan pecahnya fokus anak (Continous Partial Attention).

Disinilah gagasan Presiden Prabowo Subianto mendirikan “Studio Guru” menemukan urgesinya: Sebuah langkah krusial untuk mengakhiri anomali sekaligus mengebalikan perhatian murid yang selama ini diculik layar gawai.

Jika ditakar secara makro, jumlah guru di Indonesia yang mencapai lebih dari 3,4 juta orang sebenarnya relatif cukup untuk memenuhi rasio murid yang sangat ideal, yakni rata-rata 1:15 untuk tingkat SD. Namun, angka statistik ini menyimpan paradoks geografis yang akut: distribusi guru sangat timpang.

Di saat hampir setengah juta guru (493.987 orang) menumpuk di Jawa Barat, wilayah remot seperti Papua Pegunungan hanya memiliki 8.046 guru dan selalu menjadi korban yang paling ringsek karena sulit mendapatkan serta mempertahankan guru berkualitas tinggi secara merata. Selama ini, solusi yang ditawarkan seringkali terlalu repetitif, seperti mengirim guru baru ke pedalaman atau menggelar penataan guru secara konvensional.

Jika ditakar secara makro, potret data DAPODIK per Mei 2026 menunjukkan agregat pendidik di sekolah negeri kita sebenarnya telah mencapai angka 2.169.437 orang. Namun, statistik ini menyimpan paradoks geografis yang akut di lapangan: distribusi guru kita masih sangat timpang.

Data DAPODIK juga mencatat bahwa kebutuhan riil guru ASN saat ini masih berada di angka 561.676 orang. Bahkan, setelah kementrian melakukan skema optimalisasi ketat berbasis multisubject dan perumpunan mata pelajaran, angka kebutuhan mutlak itu masih bertengger di posisi 464.856 guru. Selama ini, intervensi kebijakan yang diambil seringkali terjebak dalam pola repetitif: memaksakan redistribusi dan penataan guru secara konvensional untuk menambal rombel-rombel yang kosong di daerah pelosok.

Pendekatan mutasi fisik ini tidak hanya melelahkan secara logistik, tetapi juga kurang efisien dari kacamata fiskal. Ditambah lagi, berbagai riset internasional, termasuk laporan berkala dari Bank Dunia, berulang kali menunjukkan bahwa pelatihan guru model penataran fisik berskala masif di pelosok memiliki tingkat efisiensi yang rendah. Selain memakan biaya operasional yang sangat mahal, dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan hasil belajar murid di kelas sering kali tidak signifikan akibat tingginya angka mutasi guru (turnover) dan tiadanya standar pengajaran yang konsisten.

Jika tidak ada lompatan kebijakan yang radikal, proyeksi kelam Bank Dunia dalam laporan The Promise of Education in Indonesia akan menjadi nyata: kita butuh waktu 50-an tahun hanya untuk mengejar skor rata-rata OECD. Memaksa memindahkan jutaan manusia ahli ke ribuan pulau adalah kemustahilan logistik yang membentur dinding ketimpangan spasial (spatial inequality). Solusinya bukan memindahkan gurunya, melainkan memindahkan kualitas mengajar terbaiknya secara digital.

Disinilah signifikansi integrasi PID dan Studio Guru gagasan Presiden Prabowo menemukan jangkar ilmiahnya. Pembawaan konvensional yang didominasi ceramah guru satu arah sering kali gagal di wilayah 3T karena memicu kelebihan beban kognitif (cognitif overload) pada memori kerja siswa yang membutuhkan Usaha Kognitif (cognitive effort) terlalu besar tanpa stimulasi yang tepat.

Mekanisme kognitif manusia sejatinya menuntut keharmonisan yang presisi antara apa yang didengar dan apa yang dibayangkan. Meminjang teori Dual-Coding profesor psikologi kognitif dari Universitas Western Ontario, Kanada, otak manusia memproses informasi melalui dua jalur terpisah yang saling melengkapi: jalur verbal (auditori) dan jalur visual (gambar). Ketika anak-anak di pedalaman dipaksa mencerna konsep sains yang abstrak hanya lewat pendengaran dan teks linear, jalur visual mereka mati.

Aset digital yang diproduksi oleh Studio Guru, dikemas dengan pendekatan Microteaching & Edutainment, dan diproyeksikan lewat PID bertindak sebagai instructional Scaffolding (perancah instruksional). Teknologi ini menyelaraskan kedua jalur pemrosesan otak tersebut melalui animasi konsep visualisasi spasial, simulasi dan grafik dinamis yang dipoles lewat standar post-production yang kompetitif.

Konsep ini sekaligus memindahkan konsumsi digital dari gawai pribadi penuh distraksi game ke dalam ‘bioskop pembelajaran’ komunal di depan kelas. Murid di pedalaman Papua atau pulau terluar Maluku tidak lagi meraba-raba abstraknya rumus matematika, karena mereka bisa melihat bagaimana rumus itu bekerja di layar interaktif.

Studio Guru

Pengalaman Byju’s di India memberikan bukti empiris berskala massal terkait efektivitas formula ini. India, yang memiliki tantangan geografis dan ketimpangan kualitas guru yang serupa dengan Indonesia, sempat menyaksikan bagaimana seorang insinyur non-guru mampu merevolusi cara belajar jutaan anak melalui kekuatan storytelling dan pemecahan masalah nyata.

Sebelum beralih ke dunia digital, Byju Raveendran memulai gerakannya secara masif dengan menyewa stadion olahraga untuk mengumpulkan ribuan murid. Di bawah kepungan ribuan pasang mata, ia menyulap matematika yang rumit menjadi sajian pembelajaran bak konser yang memikat. Katika ruang fisik tak lagi sanggup menampung ledakan dahaga belajar, ia pun memindahkan kejeniusan visualnya ke adalam rekaman studio, membangu system thinking, lalu mengalirkan kualitas pengajaran tersebut ke seluruh negeri.

Kita tentu harus membuang model bisnis keserakahan korporasi Byju’s yang membuatnya runtuh di kemudian hari akibat memaksa anak melakukan konsumsi digital secara pasif sendirian di rumah. Namun, kita wajib menyerap kejeniusan desain instruksionalnya: menaruh standar mengajar tertinggi dari sebuah studio ke dalam gawai dan papan digital di setiap ruang kelas terpencil sebagai jembatan menuju skor PISA yang mengutamakan penalaran, analisis teks, dan konten STEM melalui Komunitas Belajar Aktif.

Pertanyaan besarnya, bagaimana kita mendorong orkestrasi besar ini agar Studio Guru tidak berakhir menjadi sekadar proyek kosmetik birokrasi?

Langkah pertama adalah melakukan reorientasi peran guru. Kita harus mendorong guru-guru terbaik di negeri ini untuk melepaskan belenggu beban administrasi dokumen, lalu mengajak mereka untuk naik kelas menjadi konseptor instruksional. Lewat Studio Guru, negara harus mengundang dan mengawinkan para guru hebat ini dengan para animator profesional, desainer gim, serta para storyteller ulung guna menerapkan Prinsip Pemrosessan Aktif.

Otak seorang murid tidak boleh hanya memosisikan diri seperti wadah kosong yang pasif menerima ceramah (passive listening). Sebaliknya, otak harus dipaksa memilih informasi yang relevan, menatanya menjadi struktur mental yang logis, dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya (Mayer, 2009).

Selanjutnya, mari kita ketuk hati pihak-pihak yang selama ini menaruh kepedulian mendalam pada masa depan pendidikan bangsa. Studio Guru tidak boleh menjadi menara gading milik kementrian semata. Ini adalah panggung kolaborasi publik. Kita perlu memanggil para akademisi di kampus-kampus, organisasi kemasyarakatan, komunitas literasi, hingga para pegiat teknologi sektor swasta (EdTech) untuk menyumbangkan gagasan, aset visual, dan metodologi terbaik mereka.

Melalui kolaborasi ini, Studio Guru tidak tidak boleh sekadar mengejar kuantitas biasa. Platform ini harus berevolusi menjadi laboratorium kompetensi guru guna melahirkan ekosistem interaktif yang menyuntikkan aspek Pembelajaran Mendalam (deep learning) ke dalam setiap konten pembelajaran (siaran langsung maupun reakaman).

Pada akhirnya, digitalisasi pendidikan sejati bukan tentang seberapa banyak gawai yang berhasil kita bagikan atau seberapa megah perangkat yang terpasang di dinding kelas. Digitalisasi adalah tentang seberapa besar lompatan pemahaman yang berhasil kita hantarkan ke dalam benak anak-anak di seluruh pelosok Nusantara.

Sudah saatnya kita menyatukan visi, memerdekakan guru dari rutinitas administratif, dan memanfaatkan Studio Guru serta Papan Interaktif Digital untuk melahirkan keadilan sosial dalam pendidikan. Hanya dengan cara itulah, anak-anak kita, baik yang duduk di sekolah elite ibu kota maupun di bawah atap rumbia wilayat 3T bisa menatap layar suang kelas dengan binar mata yang sama. Terjaga, antusias, dan siap menjemput masa depan. (*)